Bookieindonesia.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berbentuk kering yang dibagikan selama bulan Ramadhan. Langkah ini diambil menyusul kritik masyarakat terkait kualitas dan kelayakan konsumsi sejumlah menu yang beredar di beberapa daerah.
Kepala BGN, Dandan Hidayana, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap makanan siap saji yang didistribusikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal dan memiliki daya tahan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi implementasi Perpres No 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Menurut Dandan, evaluasi menu Ramadhan menjadi penting karena pola konsumsi masyarakat selama bulan puasa berbeda dari hari biasa. Makanan yang dibagikan harus praktis, higienis, serta tetap menjaga kandungan gizi agar dapat dikonsumsi saat berbuka atau sahur tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
SPPG Masih Kesulitan Tentukan Menu Lokal Tahan Lama
BGN mengakui bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi kendala dalam menentukan menu kering yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Tantangan terbesar adalah meracik makanan khas lokal yang dapat bertahan lebih lama tanpa mengurangi kualitas rasa maupun nilai gizi.
Dandan menjelaskan, di lapangan masih ditemukan SPPG yang memilih menu praktis dan mudah diperoleh, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kekayaan pangan lokal. Kondisi tersebut dinilai perlu pembinaan dan pendampingan lebih lanjut agar setiap daerah mampu menghadirkan menu yang lebih variatif, aman, dan sesuai standar.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah kejadian menonjol sepanjang Januari hingga Februari 2026 di wilayah Jawa Tengah, yang didominasi dugaan kasus keracunan makanan. Meski belum merinci jumlah kasus, BGN memastikan catatan tersebut menjadi bahan evaluasi serius untuk perbaikan distribusi dan pengawasan.
Peran Kepala Daerah dan Satgas Pemda Diperkuat
Untuk meminimalkan risiko serupa, BGN meminta keterlibatan aktif kepala daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melalui Satuan Tugas Pemerintah Daerah (Satgas Pemda) yang telah dibentuk di tiap wilayah.
Satgas Pemda memiliki fungsi monitoring dan evaluasi terhadap operasional SPPG. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Selain pengawasan, kepala daerah juga diminta melakukan pendataan kebutuhan SPPG, khususnya di wilayah terpencil. Hal ini penting agar program MBG dapat menjangkau siswa sekolah, balita, serta ibu hamil yang berada di daerah dengan akses terbatas.
BGN menekankan bahwa penentuan titik pembangunan SPPG di daerah terpencil harus mempertimbangkan ketersediaan mitra serta kelancaran rantai pasok bahan pangan. Tanpa dukungan logistik yang memadai, kualitas makanan dikhawatirkan menurun sebelum sampai ke tangan penerima.
Kritik atas Menu Kering Selama Ramadhan
Di sisi lain, kritik terhadap menu kering MBG juga datang dari anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik. Ia menilai sejumlah menu yang dibagikan selama Ramadhan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip gizi seimbang.
Abdul Kholik mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait roti berjamur dan telur yang belum matang sempurna dalam paket MBG. Ia juga menyebut sebagian siswa enggan mengonsumsi telur yang dibagikan karena kondisi yang kurang layak.
Menurutnya, program yang membawa label “makan bergizi” seharusnya benar-benar menjamin kualitas dan keamanan pangan. Ia menyayangkan apabila masih ditemukan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Pentingnya Standar Keamanan dan Gizi Seimbang
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa program berskala nasional seperti MBG memerlukan standar pengawasan yang ketat. Setiap menu harus melalui uji kelayakan sebelum didistribusikan, termasuk memastikan bahan makanan bebas dari kontaminasi dan diproses sesuai prosedur higienis.
Abdul Kholik menegaskan bahwa risiko kesehatan setiap siswa bisa berbeda ketika mengonsumsi makanan bermasalah. Ada anak yang mungkin tidak mengalami gejala serius, namun ada pula yang rentan terhadap gangguan pencernaan atau keracunan. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi kunci utama.
BGN sendiri menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk legislator dan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyasar jenis menu, tetapi juga sistem distribusi dan kontrol kualitas di setiap daerah.
Harapan Perbaikan Program MBG ke Depan
Program MBG digagas untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan cakupan luas, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga mitra penyedia bahan pangan.
Ke depan, BGN berharap setiap SPPG mampu mengembangkan menu berbasis pangan lokal yang bernilai gizi tinggi serta memiliki daya simpan baik. Inovasi dalam pengemasan dan pengolahan juga diperlukan agar makanan tetap aman dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.
Evaluasi menyeluruh terhadap menu Ramadhan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola MBG. Dengan pengawasan ketat, partisipasi aktif pemerintah daerah, dan komitmen menjaga kualitas, diharapkan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para penerima.
Langkah perbaikan tersebut diharapkan mampu menjawab kritik publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi nasional.
