bookieindonesia.com, Bogor — Pelaku ekonomi kreatif, Amsal Sitepu, mengungkapkan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai akses perlindungan dan pendampingan hukum menjadi salah satu alasan kasus yang menimpanya berlangsung cukup lama.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya tidak memahami adanya fasilitas bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan, sehingga proses yang dijalaninya menjadi lebih panjang dari seharusnya.
“Saya tidak tahu sejak awal soal pendampingan ini. Kalau sudah tahu, mungkin saya tidak perlu menjalani penahanan sampai 131 hari,” ujarnya usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Ekonomi Kreatif di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Autograph Tower Thamrin Nine, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Amsal sempat terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Permasalahan muncul karena adanya perbedaan penilaian terhadap anggaran produksi, meskipun pekerjaan video telah diselesaikan.
Dalam proses tersebut, ia menjalani masa penahanan selama 131 hari sebelum akhirnya pengadilan memutuskan dirinya tidak bersalah. Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsi dalam kasus itu tidak terbukti.
Amsal mengaku baru mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya menyediakan berbagai layanan bantuan hukum serta kanal pengaduan khusus bagi pelaku ekonomi kreatif setelah ia melalui proses hukum tersebut.
Menurutnya, para pelaku di sektor ekonomi kreatif perlu lebih aktif dalam mencari informasi, tidak hanya fokus pada menghasilkan karya semata.
Ia menekankan pentingnya memahami berbagai fasilitas yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghadapi persoalan hukum.
Pengalaman yang dialaminya, lanjut Amsal, dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku industri kreatif lainnya agar lebih memahami ekosistem serta dukungan yang ada.
Ia juga mengajak generasi muda untuk tetap berani berkarya dan tidak takut menghadapi tantangan yang mungkin muncul di perjalanan.
Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan sosialisasi terkait layanan pendampingan hukum dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif, guna mencegah kasus serupa terjadi kembali di masa mendatang.
