Bookieindonesia.com, Jakarta – Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang juga melibatkan Israel kembali menarik perhatian dunia internasional. Situasi tersebut mendorong berbagai pihak untuk menilai bagaimana posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah tawaran Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang membuka kemungkinan Indonesia berperan sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Namun sejumlah pengamat menilai upaya tersebut tidak mudah diwujudkan tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak yang tengah berseteru.
Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001–2009, Noer Hassan Wirajuda, menegaskan bahwa syarat utama bagi sebuah negara untuk menjadi mediator adalah diterimanya negara tersebut oleh semua pihak yang terlibat konflik. Hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat sinyal jelas dari Iran maupun Amerika Serikat terkait kesediaan menerima Indonesia sebagai penengah.
Perbedaan Pendekatan Prabowo dan Jokowi
Dosen Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sidik Jatmika, menilai keputusan yang diambil pemerintah saat ini perlu dilihat dari perspektif rasionalitas dalam kebijakan luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki pendekatan berbeda dibandingkan presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Menurut Sidik, selama masa pemerintahannya, Jokowi lebih menitikberatkan perhatian pada pembangunan di dalam negeri. Fokus tersebut membuat kebijakan luar negeri Indonesia cenderung lebih berhati-hati dan tidak terlalu menonjol di panggung geopolitik global.
Sebaliknya, Prabowo dinilai memiliki orientasi yang lebih terbuka terhadap dinamika internasional. Latar belakang pengalaman global serta keterlibatan dalam isu-isu pertahanan dan hubungan internasional membuatnya lebih aktif dalam merespons berbagai konflik global, termasuk isu Palestina dan ketegangan di Timur Tengah.
Palestina Sebagai Kepentingan Nasional
Dalam pandangan Sidik, dukungan Indonesia terhadap Palestina telah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri nasional. Sejak awal kemerdekaan, posisi tersebut menjadi konsensus lintas pemerintahan.
Karena itu, langkah diplomasi yang diambil pemerintah saat ini untuk mendorong penghentian kekerasan di Gaza dinilai tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga simbolis bagi politik luar negeri Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi realitas geopolitik yang melibatkan dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dan China. Menurut Sidik, menghadapi negara dengan pengaruh besar tersebut memerlukan strategi yang realistis.
Ia menilai bahwa pilihan yang tersedia bagi negara berkembang seperti Indonesia pada dasarnya hanya dua: bersikap konfrontatif atau menyesuaikan diri dengan dinamika kekuatan global.
Pertimbangan Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri
Selain faktor geopolitik, aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Amerika Serikat, misalnya, merupakan salah satu mitra dagang penting serta memiliki peran besar dalam sistem ekonomi global.
Karena itu, ketegangan terbuka dengan negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas perdagangan maupun investasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Meski demikian, Sidik menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik tersebut dinilai penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik.
Di saat yang sama, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah oleh isu-isu politik internasional. Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak persoalan domestik yang membutuhkan stabilitas politik dan persatuan nasional.
