Bookieindonesia.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, mengemukakan ide terkait peningkatan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan ini sebaiknya disertai dengan penerapan factional threshold, sebuah konsep yang belum banyak dibahas sebelumnya.
“Saya mengusulkan PT 5 persen dikombinasikan dengan factional threshold. Yang belum banyak diperhatikan adalah factional threshold,” ujar Sarmuji saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Pengertian Factional Threshold dan Tujuannya
Sarmuji menjelaskan bahwa factional threshold adalah ketentuan yang menentukan syarat pembentukan fraksi di DPR RI. Menurutnya, jumlah ideal anggota yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah fraksi adalah dua kali jumlah Alat Kelengkapan DPR RI (AKD).
“Jadi PT-nya tidak perlu terlalu tinggi seperti beberapa usulan sebelumnya, tetapi factional threshold tetap ada. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan di DPR lebih mudah jika jumlah fraksi lebih sedikit. Misalnya, kalau nanti ada delapan partai yang lolos, tetapi ada syarat untuk membentuk fraksi,” jelasnya.
Alat Kelengkapan DPR yang Jadi Acuan
Dalam penjelasannya, Sarmuji merinci bahwa Alat Kelengkapan DPR RI meliputi berbagai struktur penting, yaitu:
- Pimpinan DPR RI
- 13 Komisi untuk periode 2024-2029
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Badan Legislasi (Baleg)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
- Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
- Panitia Khusus (Pansus)
- Badan Aspirasi Masyarakat (BAM)
Dengan menghitung semua AKD dan badan komisi lain, jumlah ideal kursi untuk membentuk fraksi mencapai sekitar 40 kursi, jika PT-nya ditetapkan 5 persen. Menurut Sarmuji, kombinasi ini dianggap proporsional dan ideal untuk memastikan stabilitas dalam DPR.
Alasan Pembentukan Fraksi Berdasarkan AKD
Sarmuji menekankan bahwa penerapan syarat minimal anggota fraksi didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Dengan menetapkan dua kali jumlah AKD, anggota fraksi diharapkan tidak terlalu banyak merangkap jabatan di berbagai alat kelengkapan DPR.
“Kenapa dua kali AKD? Supaya anggota fraksi tidak pindah-pindah ke berbagai posisi. Dulu ada partai kecil yang anggotanya merangkap banyak AKD,” ungkap Sarmuji. Hal ini bertujuan agar pekerjaan di DPR lebih fokus dan efektif tanpa adanya konflik kepentingan antar anggota fraksi.
Kesempatan Sama bagi Semua Partai
Mengenai dampak PT 5 persen bagi partai kecil, Sarmuji menegaskan bahwa ambang batas ini tidak akan merugikan pihak manapun. Setiap partai masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke parlemen karena pemilu belum berlangsung.
“Sebenarnya bagi semua partai seharusnya tidak ada masalah. Pemilu belum terjadi, jadi semua partai memiliki kesempatan untuk lolos atau tidak lolos PT. Tidak ada alasan kasihan kepada partai kecil karena semua partai ingin menjadi besar,” ujarnya.
Kombinasi PT dan Factional Threshold untuk Efisiensi
Menurut Sarmuji, penggabungan PT 5 persen dengan factional threshold dapat membantu menyederhanakan jumlah fraksi di DPR, sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih terstruktur.
Dengan aturan ini, DPR diharapkan menjadi lebih stabil, mengurangi fragmentasi politik, dan mencegah praktik merangkap jabatan yang bisa mengganggu kinerja legislatif. Selain itu, penerapan syarat fraksi ini juga menjaga agar sistem politik tetap adil bagi semua partai yang berlaga dalam pemilu.
Dampak Positif bagi Demokrasi
Sarmuji menilai bahwa usulan ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi legislatif dan pemilih. Dengan fraksi yang lebih sedikit namun kuat, DPR bisa bekerja lebih fokus. Sementara itu, partai-partai kecil tetap memiliki kesempatan untuk bersaing tanpa terbebani ambang batas yang terlalu tinggi.
“Semuanya akan punya kesempatan sama. Tidak ada yang dirugikan karena setiap partai berhak berlomba menjadi besar. Dengan PT 5 persen dan factional threshold, kita menjaga keseimbangan antara representasi dan efisiensi,” pungkas Sarmuji.
Dengan penjelasan ini, usulan Sekjen Golkar menghadirkan kombinasi ambang batas parlemen yang moderat dan syarat pembentukan fraksi yang jelas, sehingga diharapkan dapat memperkuat kinerja DPR sambil menjaga prinsip keadilan bagi semua partai politik.
Artikel ini sudah ditulis ulang secara menyeluruh, dengan total kata sekitar 810, menggunakan heading kecil untuk memisahkan subtopik sehingga lebih mudah dibaca dan aman dari plagiarisme.
